Oleh: M. Haninul Fuad*)
Madilog, singkatan dari Materialisme Dialektika Logika, merupakan karya terbesar pemikir Indonesia Tan Malaka. Nama Tan Malaka sendiri ikut terpendam bersama pemikiran-pemikiran marxist lainnya. Memang, Indonesia terutama masa orde baru (Orba) mengharamkan ideologi komunis untuk tumbuh di gembur subur sawah nusantara. Sejatinya tidak hanya ideologi komunis, pemasungan juga terjadi dalam hal proses berfikir. Orba seperti seperti sebuah agama yang mengharamkan ijtihad. Makanya kenapa hanya ada lima agama yang diakui oleh pemerintah waktu itu. Lainnya tidak! Termasuk agama asli produk Indonesia (animisme, dinamisme, dan demonology) yang tidak termasuk dalam lima agama negara juga tidak diakui dan dihambat perkembangannya.
Pembahasan tentang agama, Tan Malaka memulainya dari masalah kepercayaan yang didefinisikan sebagai paham yang tidak beralaskan kebendaan. Dengan kata lain kepercayaan adalah paham yang tidak berdasarkan benda, yang bisa dialami atau bisa dipikirkan kemungkinan diperalaminya. Paham yang bertolak belakang dengan kepercayaan adalah sains. Ilmu pengetahuan (sains) merupakan paham yang berdasarkan barang, perkara, atau kejadian yang bisa diamati atau setidaknya masuk diakal.
Paham nenek moyang Indonesia (animisme, dinamisme, dan demonology) yang tidak dianggap sebagai agama oleh Orba, oleh Tan Malaka justru disejajarkan dengan agama-agama lain yang di Indonesia ada lima yaitu: Islam; Kristen; Katolik; Hindu; dan Budha, yang kemudian setelah Orba tumbang jumlah agama tersebut mengalami pertambahan. Tan Malaka memandang, dalama masalah ini hanya ada dua zenit (kutub) yaitu kepercayaan dan ilmu pengetahuan.
Ada teks yang menarik dalam Madilog dan merupakan pandangan orisinil penulisnya, teks itu berbicara tentang agama. “Selama alam ada dan selama alam raya itu ada, selama itu pula hukum alam raya berlaku. Berhubung dengan ini maka yang Maha Kuasa, jiwa yang terpisah dari jasmani, surga atau neraka, berada diluar alam raya, berada diluar madilog dan tidak dikenali dalam ilmu pengetahuan. Semua itu jatuh pada daerah kepercayaan semata-mata. Ada atau tidaknya hal itu, berpulang pada kecondongan perasaan masing-masing orang.” (Madilog, halaman 392).
Disini, wacana agama akal yang diusung oleh sebagian agama yang salah satunya adalah Islam, ditolak mentah-mentah oleh Madilog. Logika Madilog yang menggunakan logika dua dimensi (logika hitam putih), secara tegas membedakan agama dengan akal. Agama hanya terkait dengan perasaan dan intensitas kepercayaan terhadap setiap dogma yang ada di dalamnya.
Apakah Madilog lahir atas pengaruh agama?
Sebenarnya Tan Malaka sendiri adalah anak dari pasangan muslim yang taat beragama. Bahkan, sejak kecil ia sudah mahir berbahasa arab dan menafsirkan Al Quran. Oleh karenanya ia mengaku tahu betul setiap pojok-pojok dari ajaran agama Islam. Jika pernyataan diatas diulang, “Apakah Madilog lahir atas pengaruh agama?” jawabannya adalah “Ya!”. Dan, mungkin saja Tan Malaka (andai hidup sampai sekarang) sangat tidak setuju dengan jawaban tersebut.
Kembali ke logika dua dimensi yang dijadikan alat berfikir Madilog, tentu saja dua sisi mata uang itu sulit untuk dipisahkan. Agama juga begitu, ia punya saudara kembar yang bernama ilmu pengetahuan (sains). Untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan adanya hubungan yang kausalitas antara agama dan Madilog, dapat diambil alternatif memang ada sesuatu yang korelasional diantara agama dan Madilog.
Pandangan Madilog terhadap agama sudah jelas sebagai hal yang menyangkut kepercayaan. Tetapi, agama juga masuk dalam wilayah Madilog yaitu pada perjalanan hidup atau alam raya. Agama disamping menuntut kepercayaan terhadap sesuatu yang tidak bisa diindrakan (Tuhan, sorga, neraka, kehidupan setelah kematian, dan sebagainya) juga mengandung aturan hidup yang terkait langsung dengan fakta-fakta yang menjadi dasar dari pengetahuan.
Memberikan kebebasan berfikir kepada orang lain merupakan pengesahan terhadap kebebasan kita dalam menentukan paham yang kita junjung. Ini dapat menjadi kunci yang dapat menyatukan agama vs Madilog. Kalau selama ini sering terjadi cek-cok dalam masalah interen agama, yang paling umum adalah masalah tafsir teks, tentu kita harus meninjau ulang logika dua dimensi Madilog.
Sebagai kata akhir, beragama menurut Madilog adalah memasukkan diri pada ruang kepercayaan (keimanan), dan menerima setiap dogma yang kadang berlawanan dengan jalan berfikir seseorang. Masuk pada wilayah seperti itu, menuntut hati yang tulus ihlas. Ini penting untuk mengukuhkan keimanan.
Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan begitu saja, bahwa beragama adalah pilihan hidup. Dan, tentu saja pilihan hidup itu akan semakin bermakna jika kita menghargai pilihan hidup orang lain dan juga pilihan untuk tidak hidup dari orang yang lainnya lagi.
*) M. Haninul Fuad adalah penulis lepas, bermukim di Pontianak
Kamis, 15 Oktober 2009
Minggu, 28 Desember 2008
Kemiskinan di Tengah Euforia Politik
Oleh: M. Haninul Fuad*)
Kemiskinan menjadi masalah yang sangat serius di negeri ini. Selain jumlahnya yang semakin meningkat, berlarut-larutnya masalah kemiskinan menimbulkan citra buruk bagi pemerintah. Seakan-akan pemerintah tidak serius menangani masalah ini. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah mengalami amandemen jelas menyebutkan dalam pasal 34 ayat 1: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara, serta ayat 2 yang berbunyi: Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jika benar demikian, berarti presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat telah gagal menjalankan amanat rakyat.
Kekecewaan sudah pasti ada. Apalagi dulu sewaktu belum dipilih presiden dan wakil presiden berkampanye dengan menawarkan berbagai program kerja untuk kesejahteraan bersama dan janji-janji lain yang terdengar manis. Kondisi ini dapat menjadi pendidikan politik yang buruk bagi rakyat. Apalagi sampai menimbulkan trauma dan sikap apatis terhadap pemerintahan.
Dalam dunia politik, cara untuk menang seakan-akan menjadi tidak penting. Kalau memang harus mengumbar janji atau bahkan misalnya harus membagi-bagikan uang atau yang sering kita sebut money politic, semua akan dilakukan. Menyongsong pemilu pada 2009 dan pilkada di beberapa daerah banyak oknum yang mencuri start untuk berkampanye. Caranya bermacam-macam, ada yang memanfaatkan media televisi, dengan memasang baliho dan poster besar-besar di pinggir jalan dan di tempat-tempat umum. Sehingga kemanapun mata memandang di situ terlihat wajah-wajah yang tersenyum atau mungkin juga tertawa yang tertahan. Saya curiga dengan senyuman mereka. Jangan-jangan mereka sedang menertawakan rakyat yang sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan.
Sebenarnya, kalau memang mau mencuri start untuk kampanye ada cara yang lebih elegan dan berkemanusiaan. Desas desus tentang seorang pemimpin parpol besar yang menghabiskan dana hampir 300 milyar hanya untuk memasang iklan di televisi dan nampang di pinggir-pinggir jalan hanya membuat luka di hati rakyat miskin. Di tengah kemiskinan yang kian mencekik dengan adanya kenaikan harga BBM yang disusul dengan kenaikan bahan pangan, uang 300 milyar bukanlah jumlah yang sedikit. Dana sebesar itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk membantu usaha kecil dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Seandainya dalam pemilu tidak terpilih tentu tidak akan merasarugi. Dari sisi kemanusiaan jelas cara ini lebih bermartabat.
Entah ada unsur kesengajaan atau tidak, dalam dunia politik kemiskinan justru menjadi komoditas yang layak untuk dijual. Program-program pengentasan kemiskinan menjadi program wajib untuk menarik simpati rakyat. Kenyataannya kan berubah 180 derajat ketika sudah benar-benar terpilih. Janji tinggallah janji kata lirik sebuah lagu. Rakyat miskin tetap tertindas, bahkan kebijakan pemerintah sering mengabaikan nasib rakyat miskin.
Kemiskinan memang sudah menjadi masalah yang klasik di negeri ini. Pada orde yang lalu kita sempat menjadi bangsa swasembada beras. Entah itu hanya simbolisasasi dari ketidakmampuan kita atau memang benar demikian, yang jelas ada rasa bangga waktu itu. Di tengah-tengah kondisi sulit dan naiknya harga bahan pangan pokok akibat dicabutnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) seperti sekarang ini pemerintah bukannya membesarkan hati rakyat dan menumbuhkan semangat bahwa kita bisa mengahadapi kondisi sulit ini justru melemahkan daya juang rakyat dengan memberikan santunan berupa bantuan langsung tunai (BLT).
Ada indikasi bahwa BLT yang diberikan oleh pemerintah sarat dengan muatan politis. Program lain yang serupa dengan BLT adalah BKM yaitu bantuan khusus mahasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa tidak mampu. Lagi-lagi pemerintah memanfaatkan kemiskinan untuk menarik simpati rakyat dan mengalihkan perhatian atas kesalahan mencabut subsidi BBM.
Sebagian orang menilai bahwa BKM hanya alat pemerintah untuk meredam demo mahasiswa yang menentang kenaikan BBM. Terlepas benar atau salah penilaian tersebut rupanya pemerintah telah salah dalam menilai kemiskinan. Logika sederhana jika orangtua mampu memasukkan anaknya ke perguruan tinggi untuk menyandang status mahasiswa sudah tentu orangtua tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang mungkin sedikit lebih baik ketimbang orangtua yang anaknya putus sekolah sampai tingkat SMP untuk membantu orangtuanya bekerja mencukupi kebutuhan hidup tiap hari.
Ada beberapa kekhawatiran yang ingin saya ajukan pada tulisan ini, jika memang benar kemiskinan adalah senjata politik yang paling ampuh tentu kemiskinan tidak akan pernah berakhir mendera rakyat kita. Yang kedua, pendidikan politik yang buruk akan menimbulkan trauma bagi rakyat yang pada akhirnya akan menumbuhkan sikap apatis terhadap pemerintahan. Dalam kondisi ini, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan rada pemerintahan. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan akan dianggap angina lalu oleh masyarakat. Sesuatu yang mengerikan akan benar-benar terjadi. Indonesia akan menjadi Negara yang tetap miskin, tidak dihormati di mata masyarakat dunia karena masyarakatnya sendiri tidak menghargai pemimpinnya yang terlalu banyak mengumbar janji.
*) M. Haninul Fuad adalah penulis lepas, sedang melanjutkan studi di Univesitas Negeri Malang
Kemiskinan menjadi masalah yang sangat serius di negeri ini. Selain jumlahnya yang semakin meningkat, berlarut-larutnya masalah kemiskinan menimbulkan citra buruk bagi pemerintah. Seakan-akan pemerintah tidak serius menangani masalah ini. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah mengalami amandemen jelas menyebutkan dalam pasal 34 ayat 1: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara, serta ayat 2 yang berbunyi: Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jika benar demikian, berarti presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat telah gagal menjalankan amanat rakyat.
Kekecewaan sudah pasti ada. Apalagi dulu sewaktu belum dipilih presiden dan wakil presiden berkampanye dengan menawarkan berbagai program kerja untuk kesejahteraan bersama dan janji-janji lain yang terdengar manis. Kondisi ini dapat menjadi pendidikan politik yang buruk bagi rakyat. Apalagi sampai menimbulkan trauma dan sikap apatis terhadap pemerintahan.
Dalam dunia politik, cara untuk menang seakan-akan menjadi tidak penting. Kalau memang harus mengumbar janji atau bahkan misalnya harus membagi-bagikan uang atau yang sering kita sebut money politic, semua akan dilakukan. Menyongsong pemilu pada 2009 dan pilkada di beberapa daerah banyak oknum yang mencuri start untuk berkampanye. Caranya bermacam-macam, ada yang memanfaatkan media televisi, dengan memasang baliho dan poster besar-besar di pinggir jalan dan di tempat-tempat umum. Sehingga kemanapun mata memandang di situ terlihat wajah-wajah yang tersenyum atau mungkin juga tertawa yang tertahan. Saya curiga dengan senyuman mereka. Jangan-jangan mereka sedang menertawakan rakyat yang sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan.
Sebenarnya, kalau memang mau mencuri start untuk kampanye ada cara yang lebih elegan dan berkemanusiaan. Desas desus tentang seorang pemimpin parpol besar yang menghabiskan dana hampir 300 milyar hanya untuk memasang iklan di televisi dan nampang di pinggir-pinggir jalan hanya membuat luka di hati rakyat miskin. Di tengah kemiskinan yang kian mencekik dengan adanya kenaikan harga BBM yang disusul dengan kenaikan bahan pangan, uang 300 milyar bukanlah jumlah yang sedikit. Dana sebesar itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk membantu usaha kecil dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Seandainya dalam pemilu tidak terpilih tentu tidak akan merasarugi. Dari sisi kemanusiaan jelas cara ini lebih bermartabat.
Entah ada unsur kesengajaan atau tidak, dalam dunia politik kemiskinan justru menjadi komoditas yang layak untuk dijual. Program-program pengentasan kemiskinan menjadi program wajib untuk menarik simpati rakyat. Kenyataannya kan berubah 180 derajat ketika sudah benar-benar terpilih. Janji tinggallah janji kata lirik sebuah lagu. Rakyat miskin tetap tertindas, bahkan kebijakan pemerintah sering mengabaikan nasib rakyat miskin.
Kemiskinan memang sudah menjadi masalah yang klasik di negeri ini. Pada orde yang lalu kita sempat menjadi bangsa swasembada beras. Entah itu hanya simbolisasasi dari ketidakmampuan kita atau memang benar demikian, yang jelas ada rasa bangga waktu itu. Di tengah-tengah kondisi sulit dan naiknya harga bahan pangan pokok akibat dicabutnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) seperti sekarang ini pemerintah bukannya membesarkan hati rakyat dan menumbuhkan semangat bahwa kita bisa mengahadapi kondisi sulit ini justru melemahkan daya juang rakyat dengan memberikan santunan berupa bantuan langsung tunai (BLT).
Ada indikasi bahwa BLT yang diberikan oleh pemerintah sarat dengan muatan politis. Program lain yang serupa dengan BLT adalah BKM yaitu bantuan khusus mahasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa tidak mampu. Lagi-lagi pemerintah memanfaatkan kemiskinan untuk menarik simpati rakyat dan mengalihkan perhatian atas kesalahan mencabut subsidi BBM.
Sebagian orang menilai bahwa BKM hanya alat pemerintah untuk meredam demo mahasiswa yang menentang kenaikan BBM. Terlepas benar atau salah penilaian tersebut rupanya pemerintah telah salah dalam menilai kemiskinan. Logika sederhana jika orangtua mampu memasukkan anaknya ke perguruan tinggi untuk menyandang status mahasiswa sudah tentu orangtua tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang mungkin sedikit lebih baik ketimbang orangtua yang anaknya putus sekolah sampai tingkat SMP untuk membantu orangtuanya bekerja mencukupi kebutuhan hidup tiap hari.
Ada beberapa kekhawatiran yang ingin saya ajukan pada tulisan ini, jika memang benar kemiskinan adalah senjata politik yang paling ampuh tentu kemiskinan tidak akan pernah berakhir mendera rakyat kita. Yang kedua, pendidikan politik yang buruk akan menimbulkan trauma bagi rakyat yang pada akhirnya akan menumbuhkan sikap apatis terhadap pemerintahan. Dalam kondisi ini, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan rada pemerintahan. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan akan dianggap angina lalu oleh masyarakat. Sesuatu yang mengerikan akan benar-benar terjadi. Indonesia akan menjadi Negara yang tetap miskin, tidak dihormati di mata masyarakat dunia karena masyarakatnya sendiri tidak menghargai pemimpinnya yang terlalu banyak mengumbar janji.
*) M. Haninul Fuad adalah penulis lepas, sedang melanjutkan studi di Univesitas Negeri Malang
Langganan:
Postingan (Atom)